Fastoen Politik; Menyoal komunikasi politik Marzuki Alie.



Wacana Pembuka.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah kira-kira nasib Partai Demokrat (PD) dalam beberapa bulan terkahir. “Episode Nazaruddin” yang tak usai-usai, “Andi Nurpati” yang terus tersudut, dan diperparah oleh buruknya tingkah laku para politisinya, menambah daftar panjang sejarah kelam Partai Pemerintah ini. Sepertinya masih segar dalam ingatan kita bagaimana perdebatan Ruhut Sitompul dengan Amir Syarifudin yang secara terang-terangan saling serang opini pada sebuah acara di TV Swasta. Seolah mereka lupa bahwa mereka hidup dalam satu rumah, namun perseteruan tersebut tidak bias dihindarkan. Tentu ini menjadi preseden buruk, tidak saja bagi keutuhan partai namun juga bagi kestabitaln politik bangsa ini.
Namun, tak sampai disana perilaku controversial yang lakukan oleh para politisi kita ini. Acap kali para politisi kita, memunculkan bahkan menggelindingkan pernyataan /statemen ke public secara kontrversial sehingga menimbulkan resistensi dan kecaman dari berbagai khalayak.
Bila kita cermati, hal inilah yang sering kita temui pada seorang politisi senior PD yang juga Ketua DPR RI yaitu Marzuki Ali. Pada dasarnya, sebuah pernyataan tidaklah menjadi soal, sebab itu menjadi hak asasi manusia yang dilindungi dalam Undang-Undang (UU) bahwa setiap orang dilindungi dan diberi kebebasan dalam mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tuli\san. Tetapi, yang menjadi permasalahan adalah kapasitas siapa dia yang sedang mengeluarkan opini tersebut. Statemen seorang Ketua DPR RI tentu akan menjadi lain jika disamakan dengan statemen dengan seorang tukang becak pada satu isu, misalnya. Tentu bobot statemen seorang Ketua DPR RI menjadi lebih penting (walaupun tidak selalu berbobot)/
Oleh karenanya, di sinilah titik permasalahannya, sesungguhnya pola dan strategi komunikasi politik seorang politisi sesungguhnya haruslah hati-hati, penuh pertimbangan, tidak asbun (asal bunyi), karena dari statemen itulah akan mencitrakan dan menggambarkan konsepsi public tentang dirinya secara personal sebagai politisi dan secara institusi yang sedang dia duduki.
Dalam hal ini. Marzuki Alie memang sosok politisi yang berbeda. Bisa dibilang, dia tidak pandai memoles citra dirinya, seperti kebanyakan politisi kita. Paradoks Marzuki misalnya dalam masalah pembubaran KPK dan pengampunan koruptor atau soal musibah Tsunami di Mentawai, sungguh diluar logika akal sehat politik. Menimbulkan riuh dan keganduhan politik. Yang tentu saja tidak saja merugikan secara personal, namun juga secara komunal baik institusi DPR maupun Demokrat.
Dalam konteks komunikasi politik, elemen integritas personal seorang politisi sesungguhnya tak hanya menyangkut kualitas pernyataan yang ia wartakan, namun juga mencakup kapasitas dalam meletakkan pernyataan sesuai konteks suasana batin yang hidup di masyarakat.
Di dunia politik praktis, Marzuki memang the rising star, yang melesat ke puncak pimpinan DPR. Sebab, di internal Demokrat sendiri, Marzuki tak banyak dikenal. Bahkan Marzuki sendiri mungkin tak percaya, bahwa saat kursi Ketua DPR, yang merupakan salah satu karir puncak dari seorang politisi, kini telah ia raih.  
Ekspektasi publik terkait sosok pimpinan DPR yang lebih baik dari periode Akbar Tandjung dan Agung Laksono pun kandas. Ketenangan, kemampuan diplomatis, dan kehati-hatian dalam membuat pernyataan yang dimiliki Akbar dan Agung tampaknya absen dalam kepemimpinan Marzuki.
Padahal, dalam sistem demokrasi, kepercayaan publik terhadap parlemen mutlak diperlukan. Kepercayaan publik dibangun melalui mekanisme komunikasi politik yang dapat memberi kepastian bekerjanya lembaga tersebut secara efektif. Komunikasi politik yang baik, seperti kata Graber (1984), menempati posisi sentral karena ia dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara publik dan elite politik. Ironisnya, komunikasi politik DPR di bawah Marzuki sejauh ini kerap bertentangan dengan aspirasi publik. 
Jika para Marzuki dan elite DPR terus menunjukkan sikap kontroversial, legitimasi lembaga ini akan terus merosot. Ujungnya, delegitimasi itu akan merambah pada kepercayaan terhadap model demokrasi perwakilan. Rakyat tidak lagi percaya kepada sistem perwakilan melalui pemilu, karena pemilu hanya akan menghasilkan wakil yang justru kerap mencederai mereka sendiri. Ancaman seperti inilah yang seharusnya dipikirkan oleh Marzuki.  
Marzuki, yang berlatar belakang pengusaha, mungkin sulit memahami bahwa dalam diri setiap politisi selalu ada paradoks. Di sana, akan selalu kita temui kontradiksi antara kata dan perbuatan, Paradoks politik inilah yang mungkin tak difahami oleh kita dan tentu saja  oleh Marzuki Alie.
Di sinilah menarik, bahwa dalam konteks komunikasi, gaya serta style MarzukiAlie dalam berkomunikasi politik patut dicermati dan diamati. Makalah inilah yang akan memfokuskan pada aspek kajian.

Menyoal Marzuki Alie; Siapa dia?
Perjalanan Marzuki menuju kursi Ketua DPR dari Partai  Demokrat tidaklah mudah,  sosok yang dikenal aktif bersosialisasi, pekerja keras dan ramah ini, memulai karirnya sebagai Pegawai di lingkungan Departemen Keuangan di DKI Jakarta selama kurun waktu tiga tahun (1975-1980), kemudian dirinya ditugaskan ke tanah  kelahirannya, Palembang atau tepatnya di Kantor Perbendaraan negara Depkeu Palembang (1979-1980)
            Pria kelahiran, Palembang, 6 Nopember 1955, aktif di berbagai aktifitas sosial seperti di bidang pendidikan, keagamaan,  politik maupun kemasyarakatan. loyalitas terhadap Partai Demokrat tidak perlu diragukan lagi, Marzuki bahkan pernah menjadi tim sukses  pemenangan Pemilu SBY-JK pada Pemilu lalu. 
            Selain itu, ayah dari dua orang anak ini juga pernah  menjabat sebagai Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat  Provinsi Sumsel (2003-2004), keberhasilan Marzuki dalam mendulang suara Partai Demokrat di Provinsi Sumsel, dia akhirnya dipercaya  menjadi Fungsionaris DPP PD (2004-2005) hingga Sekretaris Jenderal DPP PD (2005-2010).  Tangan dingin, dan kerja keras Marzuki bersama Partai Demokrat Provinsi Sumsel dalam memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 lalu, membuahkan hasil manis dimana  SBY-Boediono meraih 54,07 persen suara mengalahkan pasangan lainnya.
            Keinginan untuk terus belajar dan menggali ilmu yang  didapat di bangku sekolah, mendorong dirinya untuk melanjutkan  pendidikan PhDnya, saat ini, dia tercatat sebagai kandidat PhD Program Universiti Utara Malaysia. selain itu, dia mendedikasikan dirinya menjadi pengajar di LB PAAP-Fakultas Ekonomi Unsri (1984-1989) dan menjadi pembicara di berbagai forum-forum akademisi seperti  Pelatihan Manajemen UKM (1996 – 1999) dan Kurikulum Berbasis Komp. KOPERTIS WIL II  (2002) dan menjadi anggota Dewan Pendidikan Kota Palembang (2002 – 2006).
                Jika waktu senggang, Marzuki juga masih menyempatkan  memberikan materi kuliah umum di Universitas IGM, dan sebagai narasumber di berbagai seminar pemuda dan pelatihan Political Marketing, Ketua Yayasan Pendidikan Indo Global Mandiri, Penanggung Jawab KBIH IGM – Al Ihsaniah serta anggota Dewan Pembina DPC KKP Kota Palembang.
            Perkembangan teknologi informatika juga tidak luput dari perhatian Marzuki, hingga dirinya dipercaya menjadi Ketua Forum Komunikasi Ahli Komputer BUMN Semen Indonesia (1992- 1996). Di bidang kemasyarakatan dan profesi, ia dikenal aktif di  Asosiasi Semen Indonesia Ketua Umum Serikat Karyawan PT.Semen Baturaja (1998– 2001), anggota Majelis Pertimbangan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia (1998 – 2001),  anggota Dewan Pembina Ormas DPP Suara Bangsa (2003 –2005), anggota Dewan Pembina Ormas DPP AMDI (2003 – 2005) dan ketua WANBIN  Forum Pemuda Keadilan Pusat (2003 – 2005).
            Prestasi yang membanggakan yang pernah diraih Marzuki berawal saat dirinya diangkat sebagai Direktur PT Semen Baturaja pada tahun 1999, saat dia diangkat kondisi perusahaan sudah hancur lebur bahkan dinyatakan bangkrut, dengan kesabaran  dari seorang Marzuki, dia bersama anggota Direksi yang lain akhirnya berhasil melakukan Restrukturisasi kredit bermasalah TSB di BPPN, senilai Rp. 488 milyar, melalui cash settlement dengan KI Perbankan tahun 2000, sekaligus menyelamatkan PT Semen Baturaja dari kebangkrutan tanpa bantuan Pemerintah akibat krisis moneter 1997-2000. Nilai Assets hasil penilaian dari “Independen Appraisal Company”, tahun 2001 sebesar Rp.1,2 Trilliun.
Bangun Citra DPR
           Ketika ditanya mengenai pencalonan dirinya oleh Partainya untuk menjadi Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyatakan akan berusaha membangun citra lembaga legislatif menjadi lebih baik dari periode 2004-2009. "Kekurangan masa lalu akan kami perbaiki,"ujar Marzuki disela-sela acara gladi resik pelantikan anggota DPR Periode 2009-2014, di Gedung DPR, (30/9).
          Menurut Marzuki, kepemimpinan DPR mendatang akan memaksimalkan dan meneruskan pencapaian positif periode sebelumnya. "untuk melakukan pembaharuan harus dilakukan secara bersama-sama karena pimpinan DPR merupakan jabatan kolektif,"katanya.
Dia menilai jabatan sebagai pimpinan DPR bersifat kolegial,. sehingga semua tugas yang akan dikerjakan  tentu harus dibicarakan terlebih dulu dengan semua unsur pimpinan yang ada. “Saya tidak bisa memaksakan keinginan kita tetapi saya yakin bahwa  anggota Dewan yang terpilih ini semua bercita-cita ingin membawa bangsa ini lebih baik,” tukasnya dengan menambahkan, dengan kepemimpinan kolegial itu kata Marzukie, kebersamaan yang akan di bangun sehingga diharapkan ke depan menjadi lebih baik.
  Mengenai kasus hukum yang pernah dialami Marzuki, dia menegaskan kasus itu sudah tuntas dan tidak ada masalah lagi. "Jadi kenapa harus dituduhkan, padahal saya telah menyelamatkan aset negara Rp 1.2 Triliun,"tegasnya.
Menyinggung bagaimana bentuk pengawasan DPR kepada pemerintah mengingat Presiden dan Ketua DPR dari partai yang sama, Marzuki berkilah,  lembaga DPR terdiri dari multi partai dan kepemimpinannya bersifat kolegial.
“Jadi tak usah dikuatirkan sebab saya hanya satu bagian dari kepemimpinan itu, sehingga tidak perlu dianggap itu sebagai sesuatu masalah, “ ujarnya.
Dia  justru mempersoalkan kekhawatiran itu sebab dulu dipersoalkan kalau Presidennya dari Demokrat dimana Dewannya kita tidak kuat, bagaimana akan mengawal pemerintah. Justru sekarang dibuat UU yang demikian ketatnya, kebetulan Demokrat muncul sebagai pemenang dan  dipercaya, lalu dipertanyakan lagi bentuk pengawasannya. “ Yang mana yang benar. Yang benar wartawanlah yang menjawabnya,” tukas dia.       
Yang penting, dia menyatakan akan mengikuti aturan bagaimana nanti mekanisme yang ada di lembaga ini. Meski dianggap sebagai pendatang baru di DPR, ia menegaskan tidak masalah apakah berpengalaman atau tidak. “ Dalam melaksakan tugasnya saya bisa berembuk diantara pimpinan,” ujarnya lagi.      
Terpilihnya Marzuki Alie sebagai Ketua DPR mengalahkan kandidat terbaik Partai Demokrat lainnya, seperti Partai Demokrat Taufik Effendi (mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara), Hayono Isman (mantan Menpora di era Orde Baru) dan Ketua FPD DPR Syarif Hassan. Kepastian Marzuki menjadi kandidat Ketua DPR saat itu, berawal dari sinyal Presiden SBY selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang menunjuk Marzuki Alie.
Akhirnya keputusan menetapkan Marzuki sebagai Ketua DPR RI datang dari pernyataan Kepastian Marzukie Alie akan menjabat Ketua DPR dinyatakan Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik Anas Urbaningrum. Ia menyatakan, keputusan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat  Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Marzuki Ali sebagai Ketua DPR RI periode 2009-2014 adalah  demi kepentingan negara.
 

Daftar “dosa besar” Marzuki Alie dalam komunikasi politik.

Dulu Marzuki dikenal sebagai politisi yang jarang bicara ke publik. Tapi setelah menjadi orang nomor satu di DPR, bicaranya kerap mengundang kontroversial. Dikecam sana-sini, Marzuki bergeming.  Pernyataannya yang kontroversi terus berlanjut. Kasus terbaru, Marzuki menyerukan pembubabaran KPK. Jauh sebelumnya, pernyataan Marzuki banyak mengundang polemik. Nah, inilah rekam jejak beberapa pernyataan Marzuki Alie yang menimbulkan kontroversi:
1)            Pada tanggal 26 Oktober 2009, Marzuki mendukung rencana pemerintahan SBY menaikkan gaji para menteri meski tiga hari setelah itu dia membantah pernyataannya. Dia dikecam dianggap tidak sensitif terhadap rakyat kecil.
2)            Pada tanggal 28 Oktober 2009: Secara sepihak membatalkan dua rapat kerja menteri yakni rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan dan rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama.
3)            Pada tanggal 21 Januari 2010: Tanpa didampingi pimpinan DPR lainnya Marzuki menghadiri pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso merasa tidak terwaikili dengan kehadiran Marzuki itu.
4)            Pada tanggal 2 Maret 2010: Marzuki dicerca anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna DPR RI soal rekomendasi Pansus Angket Bank Century karena secara sepihak menghentikan rapat.
5)            Pada tanggal 15 September 2010: Marzuki Alie menilai studi banding yang dilakukan Panja Pramuka DPR RI ke Korea Selatan, Jepang, dan Afrika Selatan bukanlah pemborosan. Lawatan ke tiga negara itu kabarnya beranggaran Rp 3,7 miliar.
6)            Pada tanggal 27 Oktober 2010: Marzuki berceloteh soal bencana tsunami yang melanda Mentawai, Sumatera Barat. Dia menyalahkan para korban yang tetap tinggal di tepi pantai. Ia juga menyarankan agar warga pindah ke daratan. Gerakan kecam Marzuki beredar di media sosial Facebook dan Twitter.
7)            Pada tanggal 29 November 2010: Marzuki diam-diam kunjungan kerja ke luar negeri Syria di tengah keprihatinan saat ini akan bencana alam yang melanda tanah air pascatsunami di Mentawai. Padahal saat itu semua alat kelengkapan DPR membatalkan agenda kunjungan ke luar negerinya sampai akhir tahun sebagai bentuk empati terhadap rangkaian bencana alam di tanah air.
8)            Pada tanggal 24 Desember 2010: Marzuki mengakui kinerja anggota dewan di sepanjang tahun 2010 buruk dengan hambatan utama terutama faktor komunikasi. Ini mengundang reaksi dari kawan-kawannya sesama anggota DPR RI.
9)            Pada tanggal 11 Januari 2011: Marzuki geram dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang menyebutkan pimpinan DPR melakukan kebohongan publik tentang persetujuan semua fraksi dalam pembangunan gedung baru DPR. Marzuki tegas menyatakan, fraksi Gerindra di DPR serta fraksi lainnya sudah setuju terkait  pembangunan itu.
10)        Pada tanggal 26 Februari 2011: Marzuki meminta pemerintah menghentikan arus pengiriman TKW  sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri karena semakin memperburuk citra Indonesia di luar negeri. Migrant Care mendesak Marzuki minta maaf atas pernyataannya itu.
11)        Pada tanggal 1 April 2011: Marzuki terus berceloteh soal pembangunan gedung mewah DPR dan   menyebut pembangunan gedung baru DPR sudah ada sejak Agung Laksono menjadi ketua DPR periode sebelumnya.
12)        Pada tanggal 15 April 2011: Tiba-tiba Marzuki keberatan dengan keberadaan salah satu lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) di lingkungan gedung DPR RI.
13)        Pada tanggal 30 Mei 2011: Marzuki berang dengan pemilik akun Twitter Benny_Israel dan akan melaporkannya ke Polisi.
14)        Pada tanggal 27 Juni 2011: Marzuki membuat berang pimpinan DPD RI terkait pernyataannya ada penggelembungan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar per gedung di 33 provinsi.
15)        29 Juli 2011: Secara mengejutkan Marzuki mengusulkan KPK dibubarkan. Para koruptor diampuni dan duitnya dikembalikan ke negara.

Etika Komunikasi Politik Marzuki Alie.

Harus diakui, bahwa sesungguhnya  para politisi kita belum sepenuhnya memahami bagaimana komunikasi politik yang baik itu. Komunikasi politik yang dijalankan lebih kepada bawaan alami, sehingga pesan politik yang disampaikan cenderung hanya untuk memenuhi eksistensi dan narsisme dalam politik.  Mereka tidak pernah mempertimbangkan bagaimana pesan politik yang disampaikan tidak saja berhasil diterima oleh komunikan politik (masyarakat). Namun juga dapat berpengaruh baik pada posisi politik yang sedang dijalankannya.
Apalagi bagi para pejabat-pejabat strategis dalam politik, pesan komunikasi politiknya bukan saja mencerminkan kredebilitas secara personal namun juga berpengaruh pada pembangunan citra lembaganya yang berakibat pada kepentingan orang banyak.
Harold Lasswell, seorang Ilmuwan Politik memberikan formulasi sederhana dalam komunikasi politik yakni Who, Say what, In which channel, to whom with what effect. Lasswell memberikan uraian, bahwa hal yang wajar bahwa komunikasi politik (yang melingkupi tindakan dan perkataan) oleh para politisi mempunyai akibat yang luas, sebab pernyataan  (pesan) adalah tindakan interpretative sinambung dengan social dan politik. Artinya dalam formulasi komunikasi politik ala Lasswell tersebut, yang perlu dicermati apa akibat yang akan terjadi dari pesan tersebut (with what effect) baik secara personal maupun komunal (dalam Nimmo, 2005:13)
Dalam komunikasi politik berlaku hukum aksi-reaksi dan kausalitas dari komunikasi itu sendiri. Maka hendaknya dalam komunikasi politik para komunikator haruslah mempertimbangkan aspek subjek dari pesan (komunikan), nilai pesan (value massage), dan efek dari pesan politik tersebut. Hal ini semata dalam rangka menjalankan politik sehat dan mencerdaskan kepada masyarakat, bahwa politik tak melulu “kotor” namun dalam politik ada etika (fatsoen) yang (harus) dipegang agar mampu membangun kesinambungan politik vis a vis meminimalisir adanya konflik dan resistensi dari masyarakat.
Kapasitas Marzuki sebagai Ketua DPR RI, membuat segala pesan (tindakan dan pernyataan) yang dibuatnya akan mempunyai akibat baik langsung ataupun tidak terhadap masyarakat.  Dalam kajian komunikasi politik, sesungguhnya seorang komunikator politik (politisi, professional dan aktifis) ketika berkomunikasi tidak dimaknai sebagai pernyataan individual atau pribadi an sich, namun seorang komunikator politik merupakan wakil dan respesentasi dari khalayak yang diwakili. Maka tentunya harus mempertimbangkan aspek efek yang akan terjadi dari pesan politik tersebut.
            Oleh karenanya jika kita analisis gaya komunikasi politik Marzuki Ali dalam pendekatan Dramaturgis, maka sesungguhnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Dalam tradisi komunikasi sebagaimana perspektif Little John dan M Griffin (1990), komunikasi Marzuki Alie bisa dikategorikan sebagai bagian dari komunikasi tingkat tinggi. Seorang figur publik adalah representasi publik. Ketika ia tidak mampu mewakili kepentingan dan harapan publik, jelas komunikasi tersebut sama sekali tidak efektif. Selain itu dalam kajian strukturalisme sebagaimana pandangan Ferdinand de Saussure (1943), pernyataan baik lisan maupun tulisan adalah narasi abstraksi yang memiliki proposisi dengan pernyataan dan fenomena di depan dan di belakang (sebelumnya). Bahasa Marzuki Alie adalah sebuah logosentrisme yang erat kaitannya dengan dirinya sebagai orang Partai Demokrat, ketua DPR, fenomena Nazaruddin, kekalahan melawan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat dulu dan fenomena politik di negeri ini.
Selain itu, dalam perspektif dramaturgis Marzuki Alie bisa dikatakan kurang bisa memoles arena panggung depan (front stage). Ia tidak bisa menjadikan panggung depan sebagai sebuah wahana memperkuat citra diri sebagai seorang politisi. Namun justru sebaliknya, apa yang dia lakukan pada wilayah panggung belakang (back stage) masih terbawa dan bahkan mungkin merupakan kepolosan dari Marzuki Alie untuk kembali ditampilkan pada arena panggung depan.
Karena, kami pun menyadari bahwa sesungguhnya Marzuki Ali adalah sosok manusia biasa. Tentunya ini akan sangat tercermin dari kebiasaan dan kehidupan alami yang dia tampilkan pada wilayah panggung belakang (back stage). Namun sayangnya, dia tidak menyadari atau memperhitungkan kapasitas dirinya sebagai seorang pucuk pimpinan lembaga tinggi Negara, yang tentu saja apa yang dia lakukan, apa yang di bicarakan menjadi respentasi dari lembaga yang dia wakili/
Seperti tulisan di blog pribadinya bertajuk “Kepemimpinan Politik Demokratis”, Marzuki tegas menyatakan bahwa kemampuan membangun komunikasi politik amat menentukan kualitas kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik demokratis sangat terkait dengan substansi komunikasi politik para pemimpin politik, ujarnya. Secara definisi, politik adalah seni kepemimpinan. Etika, moral, kejujuran, kebajikan, kebenaran, keadilan atau kesejahteraan adalah serangkaian nilai utama yang wajib melandasi setiap praktik kekuasaan. Ketiadaan basis etik hanya akan menihilkan legitimasi moral dan membuat politik menjadi mesin pembunuh terganas bagi nurani dan akal sehat.
Maka dalam kerangka dramaturgis, sesungguhnya ia adalah seorang politisi, ia kurang pandai membedakan idealisme pribadi dan kapasitasnya selaku pimpinan DPR. Karena setiap politisi dituntut untuk hati-hati dalam berkata, akomodatif, siap berkompromi, dan jika mungkin dibumbui lip service dan tebar pesona.
Dalam perspektif Jalaluddin Rahmat (2001), ketika proses komunikasi tidak tepat, persepsi elite pada kepentingan dan kebutuhan publik juga akan keliru. Pada titik klimaksnya, pola tindakan kaum elite sendiri juga nyaris tidak sejalan dengan apa yang menjadi dasar kebutuhan publik. Maka di sanalah pentingnya sebuah komunikasi politik.

Daftar Bacaan  
  • A.P. Sumarno. 1989. Dimensi-dimensi komunikasi politik, Bandung: PT Acitra Aditya Bakti.
  • Harun, Rochajat dan Sumarno AP. 2006. Komunikasi politik sebagai pengantar. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
  • Nimmo, Dan. 2006. Komunikasi Politik. Bandung. PT Remaja Rosda Karya.
  • Budiharjo, Miriam. 2001. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama· 
  •  Mulayana, Dedy. 2007. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung PT Remaja Roska Karya,
  • Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.